Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Penyalah Guna Narkoba pada Tingkat Penyidikan Kepolisian di Wilayah DKI Jakarta

Jumlah narapidana kasus Narkoba yang cenderung meningkat di Lembaga Pemasyarakatan di DKI Jakarta merupakan permasalahan. Pemidanaan dengan kurungan saja tidak memberikan solusi penurunan jumlah penyalah guna. Rehabilitasi bagi tersangka penyalah guna dimulai dari proses penyidikan dimana telah dilakukan pengkategorian penyalah guna apakah tersangka tersebut sebagai pecandu yang tidak terlibat peredaran, pecandu yang terlibat peredaran atau hanyalah korban penyalahgunaan Narkoba.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut pada tingkat penyidikan Kepolisian di wilayah DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Variabel yang digunakan diambil dari studi implementasi kebijakan George C Edwards (1980) dan Paul Sabatier, D Mazmanian (1983). Variabel yang diteliti adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, dan variabel di luar undang-undang.

Data diambil melalui wawancara dan dokumen, data wawancara yang diperoleh diolah sehingga memberikan informasi penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan penyalah guna Narkoba di tingkat penyidikan kepolisian di Wilayah DKI Jakarta masih belum optimal. Ditemukan hal yang menyebabkan implementasi belum optimal, yaitu terjadi hambatan dalam transmisi kebijakan, dalam hal kebijakan itu sendiri masih terdapat perintah-perintah pelaksanaan yang tidak konsisten sehingga menimbulkan kelonggaran dalam penafsiran, penggunaan wewenang belum efektif, belum tersedia fasilitas yang efektif dan efisien, paradigma proses penyidikan, pemanfaatan teknologi dan perhatian media masih rendah.